Wagub DKI Akui Tak Ada yang Salah dalam Proses Penganggaran Kasus Sarana Jaya

oleh -4.010 views
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memimpin proses penyerahan 100.000 masker dari GEMAS kepada Pemprov DKI Jakarta, Selasa, (29/9/2020). (Dok. DPRD Jakarta)
Bagikan:

Jakarta – Kasus dugaan korupsi lahan yang menyeret Direktur Utama Perumahan Daerah (Perumda) Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan masih terus berlanjut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, tak ada permasalahan dalam proses penganggaran pengadaan lahan PD Sarana Jaya yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke DPRD.

“Kami jelaskan, dalam proses penganggaran harus melalui proses panjang dan kemudian dianggarkan, diusulkan Pemprov dan disetujui DPRD DKI Jakarta. Sehingga, apa yang salah dalam proses penganggaran,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin malam (15/3/2021).

KPK menduga tindakan korupsi di saat proses pengadaan lahan di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur itu masih berbuntut panjang. Meski demikian, Riza masih terus menunggu kepastian dan keterangan resmi dari KPK mengenai kasus tersebut.

“Mengenai pelaksanaan dan implementasinya ada penyimpangan, saat ini kami masih menunggu pers rilis atau laporan dari KPK yang belum kita terima hingga saat ini,” ujarnya.

Mantan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini menuturkan, Pemprovv DKI akan memberi kesempatan kepada penyidik KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, baik Yoory maupun KPK, mempunyai tanggung jawab menyampaikan fakta.

“Saya katakan sekali lagi, kami semua masih menunggu hasil dari KPK. Kami tak ingin mendahului prosedur yang ada. Kami akan tetap berasas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saudara Yoory dan lainnya untuk memberikan penjelasan. Kami juga akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada KPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan profesional,” ucapnya.

Diketahui, Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar pertemuan bersama direksi Perumda Sarana Jaya, pada Senin lalu (15/3/2021). Menanggapi hal tersebut, Riza menilai, Perumda Sarana Jaya bisa berkomunikasi baik bersama dewan.

READ  Kilang Minyak Pertamina di Indramayu Terbakar, LaNyalla: Industri Harus Pastikan Keselamatan Lingkungan

“Memang ada, pertemuan antara BUMD dan komisi B DPRD. Hal itu memang menjadi rutinitas, antara eksekutif dan legislatif antara BUMN atau BUMD dengan Dewan, legislatif. Itu kegiatan yang sudah biasa. Meskipun sempat dipertanyakan menyoal kasus tersebut, saya menilai Sarana Jaya telah mengerti dan menjelaskan, prosesnya dan sebagainya,” pungkasnya.

(FWI/IJS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *