Sesuai Undang-undang, Jokowi Akan Tunjuk Pj Gubernur 2022 dan 2023

oleh -3.893 views
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Setpres)
Bagikan:

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan,  penunjukan pejabat (Pj) gubernur pada 2022 dan 2023 akan ditentukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menuturkan, Jokowi akan membuat Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menilai para calon yang nantinya akan diangkat sebagai Pj gubernur.

Perlu diketahui, puluhan Pj gubernur akan diangkat pada 2022 dan 2023 saat masa jabatan sejumlah kepala daerah habis, karena pemilihan kepala daerah berikutnya baru digelar pada 2024.

“Sesuai undang-undang, pemilihan Plt Gubernur, kita serahkan kepada Presiden. Presiden kemungkinan besar akan membentuk TPA, melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir yang selama ini untuk menentukan. Hal ini karena masa jabatan yang terbilang cukup panjang,” ujar Tito ketika menggelar rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Mantan Kapolri itu meyakini, tak akan ada persoalan terhadap penunjukan Pj kepala daerah di 2022 dan 2023 mendatang. Hal tersebut terlihat, kata Tito, pada saat pengisian Pj kepala daerah di sejumlah wilayah yang tak mengalami kendala pada 2020 lalu.

Tolak ukur orang-orang yang ditunjuk sebagai Pj gubernur dari Kemendagri pada 2020 lalu adalah birokrat tulen. Lulusan Terbaik Akpol itu mengatakan, kinerja mereka banyak diapresiasi warga di daerah usai dipimpinnya.

“Jika tidak salah, pada 2020, kurang lebih 9 Kepala Daerah ditunjuk Kemendagri. Mereka semua mendapatkan apresiasi karena profesional. Sebelumnya, kami telah menekankan kepada Plt Gubernur untuk tak berpihak dan netral,” katanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menerangkan, mekanisme pengangkatan Pj kepala daerah untuk level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri. Pada saat itu, Kemendagri akan mengajukan para kandidat untuk diserahkan presiden dan kemudian dipilih.

READ  Meski Gonta-ganti Kepala Daerah, Jalur Lintas Provinsi Ini Ancam Pengguna Jalan

Sedangkan, di level kabupaten/kota, Tito menyarankan, gubernur bisa mengajukan kandidat Pj kepala daerah kepada Kemendagri.

“Kami akan melakukan berjenjang mulai dari bawah dengan lihat masukan. Apakah nantinya ada kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan. Jadi, saya tegaskan, bukan nanti yang di bupati, wali kota di turunkan dari Kemendagri, itu tidak,” tuturnya.

Kendati demikian, Tito menekankan, Kemendagri tak akan asal menerima kandidat Pj bupati/wali kota yang diajukan oleh gubernur. Mantan Kapolda Papua itu mengaku akan melihat kriteria dan potensi konflik yang bisa meletus bila kandidat tersebut terpilih menjadi Pj.

Sebagai informasi, ada sejumlah kepala daerah tingkat provinsi akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Kepala daerah tersebut di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

(FWI/IJS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *