KPK Gali Eks Anak Buah Nurdin, Korupsi Mulai Terkuak

oleh -3.928 views
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (Foto: Instagram)
Bagikan:

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidiki Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah mengenai proyek jalan di Sulsel. Tak hanya itu, KPK telah memeriksa tujuh pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Sulsel.

Usai memeriksa saksi, KPK mengetahui mengenai proses awal pelelangan proyek jalan di Sulsel. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut pemeriksaan terhadap 7 PNS Pemprov Sulsel dilakukan di Polda Sulsel pada Jumat (12/3) lalu.

“KPK telah mendalami saksi menyoal proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT CSP (Cahaya Sepang Bulukumba),” ujar Ali kepada media, Minggu (14/3/2021).

Tujuh nama PNS tersebut di antaranya, Hizar, Suhasril, A Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, Herman Parudini, Ansar, dan Astrid Amirullah.

Menurut hasil pemeriksaan terhadap lima orang PNS tersebut, KPK menduga bahwa Nurdin Abdullah memberikan perintah khusus untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam lelang proyek jalan di Sulsel.

Nurdin Abdullah membantah terlibat kasus dugaan suap proyek infrastruktur tahun anggaran (TA) 2021 yaitu proyek Wisata Bira di Sulsel. Ia mengaku tidak mengetahui adanya transaksi.

“Saya ikhlas menjalani proses hukum. Karena memang kemarin itu kita nggak tau apa-apa,” kata Nurdin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021).

Dalam kasus itu Nurdin ditetapkan menjadi tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai kontraktor proyek.

Menurutnya, dalam kasus itu ia tidak ada koordinasi dengan sekretarisnya.¬† “Ternyata Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, para tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara.

READ  Bus Pengangkut Pasien Covid-19 Terguling di Bogor

Firli juga menjelaskan pemantauan yang dilakukan KPK dalam kasus itu, Firli menyebut pada awal Februari Nurdin Abdullah dan Edy Rahamt bertemu dengan Agung Sucipto terkait proyek Wisata Bira.

“Sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira,” ujar Firli.

Firli mengatakan, Nurdin Abdullah meminta Agung Sucipto selaku kontraktor melalui Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat bahwa proyek tetap dilanjutkan. Nurdin memerintahkan kepada Edy segara mempercepat dokumen.

“NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022,” ujar Firli.

Para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(FWI/IJS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *